Pedoman Dasar Kohati (PDK)

PEDOMAN DASAR KOHATI

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL

KORPS HMI-WATI XIX

MUKADDIMAH

Sesungguhnya Allah SWT, telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia agar berkehidupan sesuai fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya.

Di sisi Allah SWT, manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai derajat yang sama, yang membedakan hanyalah ketaqwaannya, yakni sejauh mana ia istiqamah/teguh mengimani dan mengamalkan ajaran-ajaran Ilahi dalam kehidupan sehari-hari.

Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah terakhir juga menekankan posisi strategis kaum perempuan dalam masyarakat sebagaimana sabdanya yang berbunyi : “Perempuan adalah tiang negara, bila kaum perempuannya baik (berahlak karimah) maka negaranya baik dan bila perempuannya rusak (amoral) maka rusaklah negara itu”. Dalam rangka memaknai peran strategis tersebut maka kaum perempuan dituntut untuk menguasai ilmu agama, Iptek serta keterampilan yang tinggi, dengan senantiasa menyadari akan kodrat kemanusiaannya.

Perempuan sebagai salah satu elemen masyarakat harus memainkan peranannya mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan sebagai salah satu strategi perjuangan dalam mewujudkan mission HMI, diperlukan sebuah wadah yang menghimpun segenap potensi HMI dalam wacana keperempuanan untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, dan untuk mewujudkannya HMI membentuk Korps HMIWati (KOHATI). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KOHATI harus berkesinambungan dengan HMI dan penuh kebijaksanaan yang dinafasi keimanan kepada Allah SWT, serta berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI.

Untuk menjabarkan operasionalisasi KOHATI tersebut, dibuatlah Pedoman Dasar KOHATI sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian KOHATI

a. KOHATI adalah singkatan dari Korps-HMI-Wati.

b. KOHATI adalah badan khusus HMI yang bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan  potensi HMI-Wati dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan.

c. KOHATI adalah bidang pemberdayaan perempuan di HMI setingkat.

Pasal 2

Waktu dan Tempat Kedudukan

a. KOHATI didirikan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 H bertepatan dengan tanggal 17 September 1966 M pada Kongers VIII di Solo.

b. KOHATI berkedudukan di tempat kedudukan HMI.

Pasal 3

Tujuan

Terbinanya Muslimah Berkualitas Insan Cita.

Pasal 4

Status

a. KOHATI merupakan salah satu badan khusus HMI.

b. Secara struktural pengurus KOHATI ex officio pimpinan HMI, diwakili oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Ketua Bidang.

Pasal 5

Sifat

KOHATI bersifat Semi-Otonom.

Pasal 6

Fungsi

a. KOHATI berfungsi sebagai wadah peningkatan dan pengembangan potensi kader HMI dalam wacana dan dinamika keperempuanan.

b. Di tingkat internal HMI, KOHATI berfungsi sebagai bidang pemberdayaan perempuan

c. Di tingkat eksternal HMI, KOHATI berfungsi sebagai organisasi perempuan.

Pasal 7

Peran

KOHATI berperan sebagai Pencetak dan Pembina Muslimah Sejati untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

Pasal 8

Keanggotaan

Anggota KOHATI adalah HMI-Wati yang telah lulus Latihan Kader I (LK I).

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

A. Struktur Kekuasaan

Pasal 9

Musyawarah KOHATI

a. Musyawarah kohati adalah instansi pengambilan keputusan tertinggi di KOHATI

b. Musayawarah KOHATI merupakan forum laporan pertanggungjawaban pengurus, perumusan program kerja KOHATI, dan memilih serta menetapkan formatur/ketua umum dan dua (2) mide formateur.

1. Di tingkat nasional diselenggarakan Musyawarah Nasional KOHATI dalam rangkaian Kongres HMI.

2. Di Tingkat daerah diselenggarakan Musyawarah Daerah KOHATI BADKO dalam rangkaian Musyawarah Daerah BADKO HMI.

3. Di tingkat cabang diselenggarakan Musyawarah KOHATI Cabang dalam rangkaian Konferensi HMI Cabang.

4. Di tingkat KORKOM diselengarakan Musyawarah KOHATI KORKOM dalamrangkaian Musyawarah KORKOM.

5. Ditingkat komisariat diselenggarakan Musyawarah KOHATI Komisariat dalam rangkaian Rapat Anggota Komisariat.

Pasal 10

Peserta Musyawarah

a. Peserta Musyawarah Nasional KOHATI, terdiri dari :

1. Utusan adalah pengurus KOHATI HMI Cabang Penuh.

2. Peninjau adalah seluruh Pengurus KOHATI PB HMI, 2 orang Pengurus KOHATI

BADKO HMI, 1 orang Pengurus KOHATI HMI Cabang Persiapan dan Bidang

Pemberdayaan perempuan.

b. Peserta Musyawarah Daerah KOHATI, terdiri dari :

1. Utusan adalah Pengurus KOHATI HMI Cabang Penuh.

2. Peninjau adalah seluruh Pengurus KOHATI BADKO HMI, 1 orang Pengurus

KOHATI HMI Cabang Persiapan dan Bidang Pemberdayaan Perempuan diwilayah

koordinasinya.

c. Peserta Musyawarah KOHATI HMI Cabang terdiri dari :

1. Utusan adalah Pengurus KOHATI HMI Komisariat Penuh.

2. Peninjau adalah seluruh Pengurus KOHATI HMI cabang, 1 orang pengurus

KOHATI Komisariat Persiapan dan Bidang pemberdayaan perempuanan.

d. Peserta Musyawarah KOHATI KORKOM HMI terdiri dari :

1. Utusan adalah Pengurus KOHATI HMI Komisariat Penuh.

2. Peninjau adalah Pengurus KOHATI KORKOM HMI, Pengurus KOHATI HMI

Komisariat Persiapan, dan Bidang Pemberdayaan perempuan.

e. Peserta Musyawarah KOHATI HMI Komisariat terdiri dari :

1. Utusan adalah Anggota KOHATI HMI Komisariat.

2. Peninjau adalah Pengurus KOHATI HMI Komisariat.

Pasal 11

Instansi Pengambilan Keputusan

a. Setiap keputusan KOHATI dilakukan secara musyawarah dengan tata susunan

tingkatan instansi pengambilan keputusannya adalah rapat pleno, rapat harian, rapat

presidium.

b. Untuk penyusunan rencana kerja operasional diselenggarakan rapat bidang dan rapat

kerja.

B. Struktur Pimpinan

Pasal 12

Pimpinan KOHATI

a. Ditingkat PB HMI dibentuk KOHATI PB HMI.

b. Ditingkat BADKO HMI dibentuk KOHATI BADKO HMI.

c. Ditingkat HMI Cabang dibentuk KOHATI HMI Cabang.

d. Ditingkat KORKOM dibentuk KOHATI KORKOM HMI.

e. Ditingkat Komisariat dibentuk KOHATI HMI Komisariat.

Pasal 13

Pembentukan Pimpinan KOHATI

a. Penetapan Ketua Umum KOHATI ditentukan oleh Musyawarah KOHATI.

b. Bila Ketua Umum KOHATI tidak dapat menjalankan tugasnya dan/atau melakukan

pelanggaran terhadap aturan-aturan organisasi maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum

oleh Sidang Pleno KOHATI melalui Rapat Pleno KOHATI.

Pasal 14

Personalia Pengurus KOHATI

a. Formateur/Ketua Umum menyusun struktur kepengurusan KOHATI dan dibantu oleh 2

(dua) orang Mide Formateur.

b. Formasi pengurus KOHATI PB HMI, KOHATI BADKO HMI, KOHATI HMI

Cabang, KOHATI KORKOM HMI dan KOHATI HMI Komisariat terdiri dari Ketua

Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua Bidang dan Departemen-

Depatemen, atau sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

c. Struktur Pengurus KOHATI berbentuk garis fungsional.

Pasal 15

Kriteria Pengurus

a. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus KOHATI PB HMI adalah HMI-Wati yang

pernah menjadi Pengurus KOHATI HMI Cabang dan/atau kohati badko HMI / kohati

PB HMI, berprestasi, telah lulus LKK dan LK III (pasal 53 huruf f ayat 5)

b. Yang dapat menjadi Ketua Umum /Pengurus KOHATI BADKO HMI adalah HMIWati

yang pernah menjadi Pengurus KOHATI HMI Komisariat dan / atau KOHATI

HMI Cabang, KOHATI BADKO HMI, berprestasi, yang telah lulus LKK dan LK II.

c. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus KOHATI HMI cabang adalah HMI-Wati

yang pernah menjadi Pengurus KOHATI Komisariat / Bidang Pemberdayaan

Perempuan HMI komisariat, KOHATI KORKOM HMI dan/atau KOHATI HMI

Cabang, berprestasi dan telah lulus LKK dan LK II

d. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus KOHATI KORKOM adalah HMI-Wati

yang pernah menjadi pengurus KOHATI HMI Komisariat/Bidang Pemberdayaan

Perempuan, berprestasi dan telah lulus LKK.

e. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus KOHATI Komisariat adalah HMI-Wati

berprestasi yang telah mengikuti LK I dan LKK.

Pasal 16

Pengesahan dan Pelantikan Pengurus KOHATI

a. Di tingkat PB HMI, KOHATI PB HMI disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum PB

HMI.

b. Di tingkat BADKO HMI, KOHATI BADKO HMI disahkan dan dilantik oleh Ketua

Umum BADKO HMI, KOHATI HMI Cabang, KOHATI KORKOM HMI dan

KOHATI HMI Komisariat disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum HMI setingkat.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

KOHATI PB HMI

a. KOHATI PB HMI bertanggung jawab kepada MUNAS KOHATI dan menyampaikan

laporannya kepada Kongres.

b. KOHATI PB HMI bersifat koordinatif terhadap KOHATI BADKO HMI dan KOHATI

HMI Cabang.

c. KOHATI PB HMI adalah penanggung jawab masalah KOHATI dan wacana serta

dinamika gerakan keperempuanan di tingkat nasional.

Pasal 18

KOHATI BADKO HMI

a. KOHATI BADKO HMI adalah unsur perpanjangan tangan KOHATI PB HMI yang

mengkoordinir kegiatan-kegiatan KOHATI HMI Cabang di wilayah koordinasinya.

b. KOHATI BADKO HMI bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah KOHATI

BADKO HMI dan menyampaikan laporan kepada MUSDA BADKO serta

menyampaikan tembusan laporan kepada KOHATI PB HMI.

c. KOHATI BADKO HMI menyampaikan laporan informasi keja minimal enam bulan

sekali kepada KOHATI PB HMI.

d. KOHATI BADKO HMI adalah penanggung jawab masalah KOHATI dan wacana serta

dinamika gerakan keperempuanan di tingkat regional.

Pasal 19

KOHATI HMI Cabang

a. KOHATI HMI Cabang adalah aparat HMI Cabang yang mengkoordinir kegiatan

bidang Pemberdayaan perempuan HMI Cabang setempat.

b. KOHATI HMI Cabang bertanggung jawab kepada Musyawarah KOHATI HMI

Cabang dan memberikan laporan kepada KONFERCAB.

c. Menyampaikan hasil musyawarah KOHATI HMI Cabang dan susunan kepengurusan

KOHATI HMI Cabang kepada HMI Cabang setingkat dengan tembusan PB HMI,

KOHATI PB HMI dan KOHATI BADKO HMI

d. KOHATI HMI Cabang bersifat koordinatif kepada KOHATI Komisariat.

e. KOHATI HMI Cabang adalah penanggung jawab terhadap masalah KOHATI dan

wacana serta dinamika gerakan perempuan di tingkat cabang.

f. KOHATI HMI Cabang menyampaikan laporan dan informasi kerja minimal 6 bulan

sekali kepada KOHATI PB HMI dengan tembusan kepada KOHATI BADKO HMI

Pasal 20

KOHATI HMI KORKOM

a. KOHATI HMI KORKOM adalah perpanjangan tangan KOHATI HMI Cabang yang

mengkoordinir kegiatan-kegiatan KOHATI HMI Komisariat di wilayah koordinasinya

b. KOHATI KORKOM bertanggung jawab kepada Musyawarah KOHATI KORKOM

dan menyampaikan laporan kepada Musyawarah KORKOM.

c. Menyampaikan hasil musyawarah KOHATI KORKON dan lampiran susunan

kepengurusan KOHATI KORKOM HMI kepada KOHATI HMI cabang.

d. HMI KORKOM menyampaikan laporan dan informasi kerja minimal 6 bulan sekali

kepada KOHATI HMI Cabang.

Pasal 21

KOHATI HMI Komisariat

a. KOHATI HMI Komisariat adalah aparat HMI Komisariat yang mengkoordinir

pembinaan perkaderan serta kegiatan bidang pemberdayaan perempuan HMI

Komisariat.

b. KOHATI HMI Komisariat bertanggung jawab kepada Musyawarah KOHATI HMI

Komisariat dan menyampaikan laporan pada Rapat Anggota Komisariat.

c. Menyampaikan hasil musyawarah dan lampiran susunan pengurus kepada HMI

Komisariat dengan tembusan HMI Cabang, KOHATI HMI Cabang dan KOHATI

KORKOM.

d. Menyampaikan informasi kegiatan minimal 6 bulan sekali kepada KOHATI HMI

Cabang dengan tembusan kepada KOHATI KORKOM HMI.

BAB IV

ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN

Pasal 22

Pedoman Administrasi dan Surat Menyurat KOHATI

a. Administrasi dan surat menyurat KOHATI disesuaikan dengan administrasi dan surat

menyurat yang berlaku di HMI.

b. Untuk surat intern (dalam) dengan kode : Nomor surat/A/Sek/KHI/bulan Hijriah/tahun

Hijriah

c. Untuk surat ekstern (keluar) dengan kode : Nomor surat/B/Sek/KHI/bulan Hijriah/Tahun

Hijriah.

d. Khusus surat keluar instansi HMI ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris

Umum KOHATI.

Pasal 23

Atribut KOHATI

Yang termasuk dalam atribut KOHATI adalah mars, badge, stempel, kop surat dan busana KOHATI.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 24

Keuangan

Sumber dana KOHATI diperoleh dari dana yang halal dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN KOHATI

Pasal 25

Pembentukan KOHATI

a. Pembentukan KOHATI di tingkat KOHATI PB HMI, BADKO HMI, HMI Cabang,

KOHATI KORKOM HMI dan HMI Komisariat diputuskan pada putusan tertinggi HMI

setingkat.

b. Status KOHATI HMI Cabang disesuaikan dengan status HMI Cabang.

c. Status KOHATI HMI Komisariat disesuaikan dengan status HMI Komisariat.

Pasal 26

Pembekuan KOHATI

Pembekuan KOHATI di tingkat KOHATI PB HMI, KOHATI BADKO HMI, KOHATI

HMI Cabang, KOHATI KORKOM HMI dan KOHATI Komisariat diputuskan pada putusan

tertinggi HMI setingkat.

Pasal 27

Pembubaran KOHATI

Pembubaran KOHATI hanya dapat dilakukan oleh Kongres HMI.

BAB VII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 28

a. Penjabaran tentang status, sifat, fungsi dan peran KOHATI dirumuskan dalam tafsir

tersendiri

b. Bagan struktur kepengurusan organisasi, tujuan KOHATI dirumuskan tersendiri.

Pasal 29

Hal lain yang menyangkut ketetapan yang tidak tercantum dalam pedoman ini disesuaikan

dengan pedoman organisasi HMI dan/atau peraturan PB HMI/KOHATI PB HMI.